Asosiasi Pilot Drone Indonesia Mendukung Aturan Kemenhub


Asosiasi Pilot Drone Indonesia mendukung terbitnya aturan Kemenhub yang mengatur pengoperasian drone. Lagipula di sejumlah negara maju, pengoperasian drone memang sudah selayaknya tidak boleh sembarangan.

Drone Indonesia

“Apa yang diatur oleh regulasi tersebut pada prinsipnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan, para pemangku kepentingan semestinya menyadari bahwa sebagai negara hukum, Indonesia pasti memiliki regulasi mengenai drone,” kata Ketua Harian Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) Fajar Yusuf dalam keterangannya kepada redaksi.

Menurut Fajar, larangan drone tidak boleh terbang di atas 150 meter bukan hal aneh bagi para pegiat aeromodelling. Di Amerika Serikat misalnya, American Modellers Association juga menerapkan konsep ceiling altitude ini, termasuk di klub-klub aeromodelling di Australia.

Termasuk juga pengaturan mengenai prohibited area, restricted area, serta controlled airspace. Konsep prohibited area dan restricted area bukanlah sesuatu yang baru bagi para pilot drone. Konsep-konsep tersebut sudah secara eksplisit maupun tersirat terkandung dalam buku manual sebuah drone.

“APDI selalu mengampanyekan konsep penerbangan drone yang aman, bertanggung jawab dan
bermartabat. Sosialisasi untuk tidak menerbangkan drone dalam radius 5 km dari kawasan bandara terus menerus dilakukan baik dalam kegiatan sertifikasi kompetensi pilot drone Indonesia maupun melalui kegiatan seminar, eksibisi dan sebagainya,” papar Fajar.

Namun aturan Menhub itu masih banyak disempurnakan. Fajar meminta harus lebih banyak penjelasan yang tegas dalam berbagai rambu-rambu yang ada dalam aturan itu.

Secara khusus APDI tidak setuju perlunya surat izin dari pemerintah setempat jika drone digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan.

“Dalam pandangan APDI, penggunaan drone untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan tidak memerlukan izin apapun selama dilakukan di wilayah yang tidak secara khusus mensyaratkan perlunya suatu izin khusus untuk itu,” paparnya.

Fajar juga menyorot soal perlunya suatu dokumen asuransi dalam setiap izin terbang. Permasalahannya adalah saat ini belum ada satu perusahaan asuransi pun yang mengeluarkan produk asuransi drone.

“Pemerintah perlu mengambil peran dalam mendorong industri asuransi agar menyediakan produk dimaksud,” tandasnya.

12 Mei lalu, Menteri Ignasius Jonan menerbitkan aturan penggunaan pesawat tanpa awak (drone) melalui Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015. Dirjen Perhubungan Udara ditunjuk untuk pengawasan pelaksanaan peraturan ini.

sumber; detik.com

Tags: , , , ,